Cibinong – Proyek TPT Kali Caringin yang merupakan kegiatan dari Dinas PUPR Kabupaten Bogor yang dikerjakan oleh CV Yundra Mandiri pada TA. 2025 dengan nilai pagu Rp.244.200.000, – disorot tajam oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Indonesia MMorality Watch (IMW) menilai bahwa proyek TPT di RT 003 RW 006 Kecamatan Tajur Halang, sarat dengan kepentingan pribadi dari anggota DPRD Kabupaten Bogor.
“Diduga pekerjaan atau proyek tersebut menguntungkan salah satu anggota dewan Kabupaten Bogo PARTAI AMANT NASIONAL(PAN) ATAS NAMA SUTISNA,” ujar Edwar dari IMW menuturkan secara lantang kepada media ini, Jumat (3/4/26).
Edwar menjelaskan, bahwa proyek itu tidak ada kepentingnya untuk umum atau masarakat, dan justru framing tujuan atas nama masarakat yang mana tanah jauh dari kepentingan masarakat, malah tanah pribadi yang di tembok.
“Itu tanah pribadi milik anggota dewan a/n Sutisna yang ditembok, mengajukan dana APBD Pemkab untuk kepentingan pribadinya melalui Dinas PUPR. Dan itu kan tidak ada kepentingnya untuk umum atau masarakat, justru jual-jual atas nama masarakat tanah jauh dari kepentingan masarakat,” ucap dia.
LSM yang aktif mengkritisi jalannya roda pemerintahan Pemkab Bogor itu juga bilang bahwa warga sekitar proyek tersebut menduga bahwa proyek itu hanya modus dengan mengatasnamakan masyarakat (Aspirasi).
“Namun masyarakat sendiri mengeluhkan karena tembok penahan tebing atau tembok pembatas aliran kali untuk tanah pribadinya anggota DPRD tersebut,” jelasnya.
Harusnya anggaran dialokasikan. untuk kepentingan masyarakat umum bukan untuk kepentingan anggota dewan. Kami akan memastikan bahwa setiap anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan benar-benar sampai kepada masyarakat dan tepat sasaran, tidak boleh ada proyek titipan,” ujar Edwar.
Terpisah, anggota DPRD dari fraksi PAN itu membantah tudingan tersebut dan menjelaskan bahwa, pembangunan tersebut niat membantu masyarakat dan untuk kedepanya, serta dia menyebut anggarannya akan diajukan kembali.
Hingga berita ini di terbitkan Ketika proyek ini dikonfirmasi kepada Kepala Dinas PUPR, juga PPK tidak merespon. (RDI)
About The Author
