BOGOR — Pengelolaan Dana Desa Cibuntu, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, periode 2023–2025 kembali menjadi sorotan. Sejumlah anggaran besar mulai dari peternakan Rp231,4 juta, ketahanan pangan 2024 sekitar Rp231,55 juta, hingga penyertaan modal BUMDes 2025 sebesar Rp233,65 juta dinilai perlu dibuka dan diuji secara transparan. Indikasi yang perlu ditelusuri bukan hanya soal nominal, tetapi kesesuaian LPJ/SPJ dengan realisasi fisik, keberadaan aset, penerima manfaat, bukti transaksi, penyedia, serta potensi konflik kepentingan.
Yang paling mencolok adalah Lumbung Pangan Desa berukuran 3×6 meter senilai Rp33 juta. Berdasarkan informasi yang diperoleh awak media dari komunikasi dengan pihak terkait, pembangunan lumbung disebut dilakukan setelah pelaksanaan Monev. Jika kronologi tersebut benar, kondisi ini menjadi indikasi administratif yang patut diuji, karena waktu pelaksanaan kegiatan harus dapat dicocokkan dengan dokumen perencanaan, pencairan anggaran, pelaksanaan pekerjaan, dokumentasi, berita acara dan hasil Monev. Pertanyaan tegasnya: ketika bangunan belum berdiri atau belum selesai, objek apa yang sebenarnya dimonitor dan dievaluasi?
Indikasi lain muncul dari program ketahanan pangan 2024 yang mencakup kolam ikan Rp7,417 juta, lumbung Rp33 juta, perlengkapan kandang kambing Rp25 juta, penanaman sayuran Rp86,883 juta, multi tiller Rp30 juta, pompa Alcon Rp5 juta, bantuan ikan Rp38,25 juta dan pakan Rp6 juta. Seluruhnya harus dapat dibuktikan melalui aset fisik, volume barang, harga satuan, penerima manfaat dan bukti pembayaran. Begitu pula penyertaan modal BUMDes 2025 sebesar Rp233,65 juta harus terang penggunaannya: usaha apa yang dibiayai, siapa pengelolanya, di mana asetnya, bagaimana laporan keuangannya dan apa hasilnya bagi desa.
Pada anggaran 2023, sejumlah pekerjaan infrastruktur juga layak dilakukan pemeriksaan fisik dan administratif, termasuk Betonisasi Jalan TPU Jagadita Rp110,221 juta, Hotmix Sukamaju Rp101,867 juta, Hotmix Kebon Jeruk Rp101,867 juta dan Hotmix Ciboyong Rp245,955 juta. Jika muncul dugaan ketidaksesuaian, pemeriksaan harus membandingkan RAB, volume, spesifikasi, harga satuan, penyedia, bukti pembayaran dan kondisi pekerjaan di lapangan. Sementara dugaan nepotisme atau konflik kepentingan juga harus diuji berdasarkan data, bukan sekadar asumsi: siapa penyedia, pelaksana, pengurus BUMDes dan penerima manfaat serta apakah terdapat hubungan kepentingan di antara mereka.
Upaya konfirmasi kepada Kepala Desa Cibuntu Ahmad Yani disebut telah dilakukan awak media, termasuk melalui WhatsApp. Dalam komunikasi tersebut terdapat respons yang dinilai berkaitan dengan persoalan yang sedang dikonfirmasi. Namun respons tersebut tidak boleh langsung disebut sebagai pengakuan hukum tanpa melihat konteks komunikasi secara utuh. Karena itu, hak jawab Ahmad Yani dan Pemerintah Desa Cibuntu tetap terbuka untuk menjelaskan kronologi Monev, pembangunan lumbung, realisasi ketahanan pangan, penyertaan modal BUMDes serta seluruh tudingan yang berkembang.
Kini Inspektorat Kabupaten Bogor dan APH didorong tidak sekadar memeriksa berkas, tetapi turun langsung mencocokkan LPJ/SPJ, RAB, rekening, transaksi, aset, penerima manfaat dan kondisi fisik. Bila seluruh kegiatan sesuai aturan, tunjukkan buktinya. Bila ditemukan ketidaksesuaian, proses sesuai ketentuan. Sebab persoalan utamanya bukan sekadar angka Rp33 juta, melainkan pertanggungjawaban uang publik. Dan pertanyaan paling keras tetap sama: KALAU LUMBUNG Rp33 JUTA BARU DIBANGUN SETELAH MONEV, APA YANG SEBENARNYA DIMONEV?
(ER)
About The Author
