Kota Bogor – Tanggapi viralnya keluhan sejumlah petugas Satpol PP yang mengalami pemotongan tunjangan kinerja pegawai, Walikota Bogor Dedi A Rachim berikan penegasan terkait polemik yang melibatkan belasan aparatur sipil negara (ASN) tersebut.
Dalam tanggapanya, Dedi Rachim membantah akan adanya isu keterlambatan pembayaran gaji terhadap sejumlah anggota Satpol PP yang telah secara terang-terangan menayangkan video keluhannya di berbagai sosial media.
Walkot mengatakan, bahwa sistem penggajian di lingkungan Pemerintah Kota Bogor berjalan dengan baik dan tidak mengalami kendala. Dedi menegaskan, persoalan yang terjadi lebih kepada urusan pribadi masing-masing pegawai.
“Namanya orang punya kebutuhan, kemudian berutang ke bank, itu hal biasa. Hanya mungkin ada mekanisme yang salah, yakni pengelolaannya dilakukan oleh atasan,” jelasnya kepada sejumlah media, Selasa (15/4/26).
Sebagai langkah tindak lanjut, Dedie mengaku telah menginstruksikan Inspektorat untuk melakukan pendalaman secara menyeluruh. Pemeriksaan ini dilakukan guna memastikan fakta-fakta yang terjadi sekaligus menentukan bentuk pelanggaran yang dilakukan.
“Saya sudah memerintahkan Inspektorat untuk mendalaminya. Yang bersangkutan juga akan diberikan sanksi dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada anak buahnya,” tegasnya.
Sebelumnya, terdapat sekitar 7 Anggota Satpol PP Kota Bogor telah memuat video yang sengaja dibuat untuk bisa menjadi atensi Gubernur Kang Dedi Mulyadi. Dimana secara bergantian berikut memastikan nama, para anggota Satpol PP itu secara gamblang menyatakan bahwa uang tunjangan sejak beberapa bulan terakhir tidak kunjung diterima.
Bahkan, dalam video itu juga secara jelas para anggota Pol PP itu menyebut Kasie keuangan pada menjadi sosok yang paling bertanggungjawab atas tidak kunjung diterimanya tunjangan kinerja pegawai. (RDI)
About The Author
