Cibinong – Langkah Pemerintah Kabupaten Bogor menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyikapi dinamika pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) serta pengendalian alih fungsi lahan mendapat dukungan dan apresiasi dari aktivis sekaligus ketua organisasi kewartawanan Persatuan Wartawan Pemda (PWP).
Indrawan Kasmanto selaku ketua PWP menilai langkah pemkab Bogor merupakan sebuah wujud keseriusan menanggulangi berbagai persoalan yang kerap timbul ditengah masyarakat akibat aktivitas pengelolaan tambang yang terkesan terlalu digdaya.
“Setuju dan mendukung sekali atas inisiatif pemkab menggandeng KPK dalam mengontrol jalannya pengelolaan tambang yang bersifat menjadi win-win solution (solusi terbaik-red). Selain dapat meyakinkan masyarakat terdampak, keseriusan pemkab mengajak KPK pun turut memastikan niat hadirnya negara untuk menyelesaikan persoalan yang kerap muncul di lingkungan sekitar terdampak tambang,” ujarnya kepada media ini, Jumat (23/1/26).
Ketua yang kerap disapa Bang Nyok itu juga memastikan wadah organisasi kewartawanan yang dikomandoinya akan senantiasa ikut mengawal berbagai kebijakan dan langkah strategis pemkab Bogor terhadap aktivitas pertambangan yang cukup menjadi perhatian di wilayah sekitar Bogor Barat.
“Insyallah PWP akan ikut mengawal dan meneruskan informasi melalui pemberitaan yang terbarukan prihal setiap langkah dari pemkab dalam mengatasi persoalan pertambangan. Khususnya di wilayah Bogor Barat, baik itu Rumpin, Nanggung, Cigudeg dan maupun Parung Panjang,” katanya.
“Semoga keputusan dan kebijakan yang telah dirumuskan oleh Bupati Rudy Susmanto dan jajaran Pemkab Bogor dalam pengelolaan aktivitas pertambangan dapat benar-benar menjadi solusi terbaik untuk masyarakat terdampak, driver truk tambang dan maupun para pengusahanya,” sambung dia.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor didampingi Komisi dan Korupsi (KPK) membahas tata kelola pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) serta pengendalian alih fungsi lahan. Dialog ini dilakukan guna mencegah kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan kebocoran pendapatan daerah.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Serbaguna I, Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Cibinong, Rabu (21/1/2026). (RDI)
About The Author
