Leuwiliang — Keberadaan ratusan peserta didik yang tercatat dalam sistem pendidikan di PKBM Pelita Bangsa, Jalan Karehkel Kampung Sawah Baru No. 03, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, menuai sorotan serius. Sejumlah temuan lapangan memunculkan dugaan adanya ketidaksesuaian antara data administrasi yang dilaporkan dengan kondisi faktual penyelenggaraan pendidikan di lokasi tersebut.
Berdasarkan data yang tercantum dalam sistem pendidikan, PKBM Pelita Bangsa tercatat memiliki 636 peserta didik, terdiri dari 337 siswa laki-laki dan 299 siswa perempuan, dengan dukungan 6 tenaga pendidik atau tutor, 22 rombongan belajar, 6 ruang kelas, dan 1 perpustakaan.
Angka tersebut dinilai menimbulkan tanda tanya besar. Secara logika penyelenggaraan pendidikan, rasio 636 peserta didik berbanding 6 tutor atau sekitar 106 siswa untuk setiap satu tutor dianggap sangat tidak lazim dan sulit diterapkan secara efektif dalam proses pembelajaran. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pembelajaran, kehadiran peserta didik, hingga validitas data yang dilaporkan ke dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Kecurigaan semakin menguat setelah tim investigasi mendatangi lokasi PKBM pada 4 Juni 2026. Saat kunjungan dilakukan, tidak ditemukan adanya aktivitas belajar mengajar maupun keramaian yang mencerminkan keberadaan ratusan peserta didik sebagaimana tercatat dalam data resmi.
Apabila benar terdapat 636 peserta didik aktif yang mengikuti kegiatan belajar secara rutin selama enam hari dalam seminggu sebagaimana tercantum dalam pola penyelenggaraan, maka keberadaan mereka seharusnya dapat terlihat melalui aktivitas pembelajaran, kehadiran peserta didik, maupun dokumentasi administrasi yang memadai. Namun fakta yang ditemukan di lapangan justru menimbulkan pertanyaan mengenai keberadaan peserta didik yang tercatat tersebut.
Selain itu, sejumlah informasi yang dihimpun dari berbagai sumber menyebut adanya dugaan praktik pengondisian kehadiran peserta pada saat-saat tertentu, khususnya ketika terdapat kegiatan pengawasan, monitoring, atau kunjungan dari pihak luar. Dugaan tersebut mengarah pada kemungkinan adanya peserta yang dihadirkan hanya untuk memenuhi kebutuhan dokumentasi dan administrasi. Jika dugaan tersebut terbukti, maka persoalan ini tidak lagi sebatas masalah administrasi, melainkan berpotensi menyangkut validitas data pendidikan yang menjadi dasar berbagai program dan kebijakan pemerintah.
Tim investigasi juga berupaya melakukan konfirmasi langsung kepada Asep yang disebut sebagai penanggung jawab PKBM Pelita Bangsa. Namun saat didatangi, yang bersangkutan tidak berada di lokasi. Di sekretariat PKBM yang berada di samping kediamannya, hanya ditemui seorang perempuan yang diduga merupakan tutor. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak pengelola terkait berbagai temuan dan pertanyaan yang muncul.
Munculnya berbagai kejanggalan tersebut mendorong desakan agar Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP), serta aparat pengawas dan penegak hukum melakukan audit faktual terhadap keberadaan peserta didik, kegiatan pembelajaran, data rombongan belajar, jumlah tutor aktif, serta kesesuaian data yang dilaporkan dalam Dapodik.
Pasalnya, apabila ditemukan adanya data peserta didik yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian terhadap sistem pendidikan nasional dan mencederai tujuan pendidikan nonformal yang seharusnya memberikan layanan belajar kepada masyarakat secara nyata, bukan sekadar memenuhi angka dalam laporan administrasi.
(ER).
About The Author
