Cigudeg – Aktivitas galian C di wilayah Desa Batu Jajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, kembali menjadi sorotan tajam. Berdasarkan hasil investigasi lapangan, alat berat masih terlihat beroperasi dan truk-truk pengangkut tanah terus keluar masuk lokasi. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran masyarakat atas dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pertambangan, dampak lingkungan, serta kerusakan infrastruktur jalan akibat aktivitas tambang yang berlangsung.Hasil penelusuran awak media menemukan informasi yang menyebut aktivitas galian C tersebut diduga berkaitan dengan Kepala Desa Batu Jajar, Haji Ali.
Hingga berita ini ditulis, awak media telah berupaya meminta konfirmasi melalui pesan WhatsApp, namun belum memperoleh tanggapan. Dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian dan verifikasi oleh pihak berwenang. Oleh karena itu, apabila informasi tersebut benar, seluruh aspek legalitas, mulai dari izin pertambangan, dokumen lingkungan, hingga dugaan potensi konflik kepentingan wajib diperiksa secara terbuka, profesional, dan transparan. Tidak boleh ada pihak yang mendapat perlakuan istimewa di hadapan hukum.
Di lokasi, penanggung jawab lapangan yang diketahui bernama Padil mengklaim bahwa aktivitas tambang telah memiliki izin dan memperoleh persetujuan dari Kepala Desa Batu Jajar. Klaim tersebut justru menjadi dasar penting bagi Aparat Penegak Hukum untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap keabsahan seluruh dokumen perizinan serta memastikan aktivitas tersebut benar-benar memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika ditemukan pelanggaran administratif maupun pidana, aparat diminta segera mengambil langkah hukum sesuai kewenangannya.
Tim Media bersama unsur LSM mendesak Polres Bogor, Polda Jawa Barat, Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, Dinas Lingkungan Hidup, Inspektorat, serta Gubernur Jawa Barat agar tidak hanya menerima laporan, tetapi segera turun langsung ke lokasi untuk melakukan inspeksi lapangan, memeriksa legalitas tambang, mengevaluasi dampak lingkungan, serta mengklarifikasi dugaan keterlibatan pihak-pihak yang disebut dalam informasi yang beredar. Pemeriksaan juga diminta dilakukan terhadap seluruh pihak terkait apabila terdapat dasar hukum dan bukti yang cukup.Masyarakat menunggu tindakan nyata pemerintah dan aparat penegak hukum. Penegakan hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa pandang bulu.
Jika aktivitas pertambangan tersebut terbukti melanggar ketentuan perizinan atau peraturan yang berlaku, maka penindakan harus dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Transparansi proses pemeriksaan menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai hukum dan kepentingan masyarakat.
(ER)
About The Author
