Ciampea — Surat klarifikasi yang disampaikan PKBM Pelita Hati Ciampea atas somasi dari Lembaga Pemantau Independen Tindak Pidana Korupsi Indonesia (LPI TIPIKOR) menuai sorotan serius. Klarifikasi tersebut dinilai tidak menjawab substansi persoalan, bahkan diduga disertai dokumentasi yang tidak mencerminkan kondisi terkini.
Team investigasi LPI TIPIKOR yang turun langsung ke lapangan menemukan sejumlah kejanggalan. Dokumentasi foto yang dilampirkan dalam klarifikasi diduga merupakan arsip lama.
Berdasarkan keterangan narasumber, foto-foto tersebut disebut berasal dari kegiatan beberapa tahun lalu, bukan kondisi aktual.Dalam laporan pengaduan No : 079/DUMAS/DPP/LPI-TIPIKOR/III/2026, yang dilengkapi video investigasi dan pernyataan narasumber, terungkap dugaan manipulasi data warga belajar.
Jumlah peserta didik yang dilaporkan disebut tidak selaras dengan kondisi riil, bahkan terdapat indikasi peserta fiktif untuk mendukung pencairan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).
Selain itu, kegiatan belajar mengajar (KBM) diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Program Paket C disebut hanya berlangsung sekitar dua hari dalam seminggu, sementara laporan administratif menunjukkan sebaliknya. Modul, absensi, serta struktur tenaga pengajar juga diduga hanya bersifat formalitas tanpa aktivitas nyata.
Penggunaan dana BOP Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 255.940.000 untuk 132 warga belajar turut menjadi sorotan. Laporan pertanggungjawaban (SPJ) diduga belum mencerminkan penggunaan dana secara riil dan transparan. LPI TIPIKOR juga menilai pihak PKBM belum memberikan respons memadai atas somasi yang telah dilayangkan.
Sekretaris Jenderal LPI TIPIKOR Indonesia, Budi Setiadi, S.H., M.H., menegaskan pihaknya akan terus mengawal dan mengusut persoalan ini hingga tuntas serta mendesak audit menyeluruh oleh dinas terkait. “Jika ditemukan pelanggaran, harus diproses sesuai hukum. Tidak boleh ada pembiaran,” tegasnya. Hingga berita ini diturunkan, pihak PKBM Pelita Hati belum memberikan tanggapan lanjutan.
(ER)
About The Author
