Sukamakmur – Praktik penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di PKBM AN-NUR Sukamakmur kian menuai sorotan tajam. Sejumlah temuan lapangan yang dinilai janggal, ditambah sikap tertutup dari pihak pengelola, memunculkan dugaan serius terkait transparansi dan akuntabilitas lembaga tersebut.
Awak media telah berulang kali mendatangi sekretariat PKBM yang beralamat di rumah Kepala PKBM, Namun hingga kini pihak pengelola disebut tidak pernah berhasil ditemui. Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp pun tidak mendapat respons, sehingga menimbulkan kesan seolah bungkam terhadap klarifikasi publik.
Tidak hanya itu, team tim media bersama LPI TIPIKOR INDONESIA Dan LSM KPK – N juga telah mencoba menghubungi penilik PKBM yang diketahui bernama Masdar untuk difasilitasi bertemu dengan Kepala PKBM.
Namun, hingga berita ini disusun, permintaan tersebut tidak membuahkan hasil. Sikap penilik yang terkesan pasif bahkan dinilai oleh sejumlah pihak seolah tidak menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, dan memunculkan tanda tanya besar mengenai sejauh mana kinerja pengawasan yang telah dilakukan.Berdasarkan data yang dihimpun, PKBM AN-NUR Sukamakmur tercatat memiliki 323 peserta didik aktif, namun hanya didukung oleh 5 orang tutor/guru. Dengan demikian, satu tutor harus menangani sekitar 65 siswa, angka yang dinilai jauh dari standar kelayakan pembelajaran,Kondisi ini semakin diperkuat dengan keterbatasan sarana.
PKBM tersebut diketahui hanya memiliki 2 ruang kelas, tetapi melaporkan 10 rombongan belajar (rombel). Secara logika operasional, kondisi ini dinilai sulit diterapkan secara nyata dalam kegiatan belajar mengajar yang efektif dan terjadwal.
Penegasan: Indikasi Ketidaksesuaian Data , Sejumlah pihak menilai kondisi tersebut patut diduga tidak sesuai dengan standar penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Ketimpangan antara jumlah siswa, tenaga pengajar, dan ruang belajar menimbulkan indikasi kuat adanya ketidaksesuaian antara data administratif dengan kondisi riil di lapangan.
Situasi ini juga membuka kemungkinan adanya dugaan manipulasi data peserta didik, yang berpotensi berkaitan dengan kepentingan administratif maupun pencairan anggaran pemerintah, khususnya Dana BOP (Bantuan Operasional Pendidikan).
Hasil penelusuran awal mengungkap sejumlah indikasi serius di PKBM AN-NUR Sukamakmur yang patut mendapat perhatian pihak berwenang.Beberapa poin yang menjadi sorotan antara lain:Dugaan manipulasi data siswa aktif, karena jumlah yang tercatat dinilai tidak sebanding dengan kapasitas riil lembaga.
Penyampaian data yang diduga tidak akurat kepada pemerintah, sehingga berpotensi tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.Ketidaksesuaian rasio guru dan siswa, dengan perbandingan sekitar 1:65 yang dinilai tidak layak untuk proses pembelajaran.Dugaan kegiatan belajar mengajar fiktif, mengingat keterbatasan ruang dan tenaga pengajar.Dugaan penyalahgunaan Dana BOP Tahun Anggaran 2024–2025, yang berpotensi tidak tepat sasaran.Indikasi penggunaan dokumen administrasi tidak sah, sertaDugaan lemahnya pengawasan, sehingga fungsi kontrol dari pihak terkait dipertanyakan,Peran penilik juga menjadi sorotan, karena hingga kini belum terlihat langkah konkret dalam merespons temuan tersebut.
Jika dugaan ini terbukti, maka diharapkan adanya tindakan tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku demi menjaga integritas pendidikan nonformal.
(Red)
About The Author
